PINRANG, VSNREAL.Net – Bupati Pinrang, Irwan Hamid memastikan, Pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal ini diungkap Bupati Irwan Hamid usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah se-Sulawesi Selatan yang digdelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11) kemarin.
Bupati Irwan mengatakan, kegiatan Rakor ini menjadi penting guna memastikan seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut, pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga meyakini, dengan penguatan koordinasi dan pengawasan seperti ini, kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di Kabupaten Pinrang, akan semakin baik. Sehingga pada akhirnya, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga, serta pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.
Kehadiran Bupati Pinrang dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendukung program nasional pencegahan korupsi. “Pemerintah Kabupaten Pinrang tetap berkomitmen untuk mewujudkan hal ini melalui perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa, penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas sesuai aturan dan menjunjung tinggi integritas,” tegas Irwan Hamid usai menghadiri rakor.
Forum Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini turut dihadiri Wamendagri, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua KPK, Yohanis Tanak, Gubernur Sulsel, Andi Amran Sulaiman, Ketua DPRD Sulsel serta sejumlah pejabat dari unsur pengawasan dan pelayanan publik tingkat provinsi.
Dari Kabupaten Pinrang, selain Bupati Irwan Hamid, juga turut hadir Ketua DPRD Pinrang, H Nasrun Paturusi, Sekda, A Calo Kerrang, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
Rakor ini sendiri melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan Tinggi Sulsel serta BPKP dan LKPP. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan bagi pemerintah daerah dalam meminimalkan potensi penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan.
Sebelumnya, dalam kegiatan itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah harus benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tugas administratif.
Akhmad meminta seluruh kepala daerah di Sulsel mewujudkan komitmen integritas yang telah ditandatangani melalui tindakan nyata. Langkah ini menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan bagi kepentingan rakyat.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengingatkan pihak DPRD agar tidak ikut serta dan turut campur atau mengintervensi penentuan pelaksana/kontraktor proyek yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) setelah masuk ke dalam APBD, guna mencegah celah-celah korupsi.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur, Ketua DPRD Sulsel, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel untuk memperbaiki tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa di wilayahnya masing-masing. (Nisi)